PERTIMBANGAN HUKUM PENGETATAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012

Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime). Hal ini dikarenakan, metode konvensional yang selama ini yang digunakan, terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat. Dengan demikian, dalam penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa (extra-ordinary). Sementara itu, penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa kondisi, yakni masih lemahnya upaya penegakkan hukum tindak pidana korupsi, kualitas SDM aparat penegak hukum yang masih rendah, lemahnya koordinasi penegakkan hukum tindak pidana korupsi, serta masih sering terjadinya tindak pidana korupsi baik dalam penanganan
kasusnya maupun proses pemidanaannya di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Setiap narapidana dalam menjalani masa hukumannya di LAPAS tetap menerima hak-haknya sebagai warga binaan. Hak-haknya tersebut antara lain : a) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; b) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); dan lain sebagainya.Rumusan masalah yang akan penulis bahas
adalah : 1) Bagaimana pelaksanaan penerapan hak remisi terhadap narapidana ? dan 2) Bagaimana pertimbangan hukum pemerintah atas pengetatan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi ?. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Akhirnya berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwaDi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terkait terlihat adanya suatu pengetatan atau diskriminasi hukum khususnya dalam hal ini Pasal 34 dengan Pasal 34A yang mengatur tentang syarat pemberian remisibagi
narapidanaserta syarat pemberian remisi terhadap narapidana kasus korupsi dimana dasar pertimbangannya telah secara jelas dirumuskan didalam bagian menimbang Peraturan PemerintahNomor 99 Tahun 2012. Sedangkan merujuk dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, seharusnya setiap orang mendapatkan kedudukan yang sama dimuka hukum walaupun orang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi.