PENETAPAN EKSEKUSI ATAS PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL OLEH PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT ATAS PUTUSAN SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTER)

Pemilihan cara penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase yang diperjanjikan oleh para pihak akan menimbulkan kewenangan mutlak bagi lembaga yang telah dipilih tersebut. Ini berarti bahwa apabila para pihak telah memilih cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka Pengadilan Negeri secara mutlak tidak berwenang untuk
mengadili sengketa tersebut. Keterlibatan pengadilan khususnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat dihindari, mengingat pemaksaan atas putusan arbitrase baik
nasional maupun internasional hanya bisa dilakukan oleh pengadilan dalam bentuk penetapan eksekusi. Tentu saja hal ini akan mengakibatkan penyelesaian sengketa yang diharapkan dapat selesai dalam waktu cepat, justru akan menjadi semakin berlarut-larut. Dalam penelitian tesis ini penulis memberikan contoh sengketa yang ditangani oleh Singapore International Arbitration Center, yang karena obyek sengketanya berada di Indonesia, sehingga memerlukan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang akhirnya berdasarkan beberapa pertimbangan, ternyata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak untuk mengeksekusi. Rumusan masalah yang dibahas penulis adalah: 1) Bagaimana proses penetapan eksekusi putusan arbitrase Internasional oleh
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ? dan 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan eksekusi atas putusan arbitrase Internasional, seperti dalam Putusan Singapore International Arbitration Center ?. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu mengumpulkan data dengan studi kepustakaan, dilakukan dengan mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganilisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan penetapan eksekusi atas putusan arbitrase Internasional oleh
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan hasil penelitian, akhirnya penulis menyimpulkan bahwa 1. Proses penetapan eksekusi putusan arbitrase Internasional oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan arbitrase internasional yang dapat dilaksanakan di Indonesia hanyalah untuk putusan arbitrase dari suatu negara atau arbiter yang terikat pada suatu perjanjian mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dengan Indonesia. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk menolak permohonan pelaksanaan putusan arbitrase
internasional apabila peelaksanaannya dinilai bertentangan dengan ketertiban umum.