PELAKSANAAN PIDANA REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 930/PID.Sus/2020/PN Jkt.Pst)

Penyalahgunaan Narkotika tidak hanya di kota-kota besar saja, tetapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat ekonomi atas. Tidak bisa dipungkiri bahwa akibat dari kurangnya pengawasan orang tua dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun pergaulan sehari-hari di lingkungan masyarakat, dapat memicu anak-anak di bawah umur dapat terjerumus dalam penyalahgunaan Narkotika. Rehabilitasi terhadap penyalahguna yang dikatagorikan sebagai pecandu narkotika merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. Rumusan masalah yang penulis bahas adalah : 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dengan putusan menjalani rehabilitasi?) Bagaimana penegakkan hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dalam menjalani rehabilitasi sesuai putusan pengadilan Nomor 930/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst? Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Akhirnya berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) yang menyatakan apabila pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika maka Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.