ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA KARYAWAN DENGAN PERUSAHAAN ATAS PEMBAYARAN PESANGON (Studi Kasus Putusan MA Nomor : 1022-K-PDT/SUS-PHI- 2017)

Keputusan seseorang karyawan untuk bertahan tetap bekerja dalam suatu perusahaan memang sangat tergantung dari berbagai hal, terutama akibat adanya berbagai perubahan. Tidak sedikit yang bekerja seumur hidupnya hanya di salah satu perusahaan, artinya tidak pernah pindah ke perusahaan lain, karena memang perusahaan mampu memberikan seperti yang diinginkannya. Dalam skripsi ini saya tertarik membahas Bagaimana hak-hak yang diperoleh tenaga kerja jika terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan, Bagaimana prosedur penyelesaian pemenuhan hak uang pesangon, penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak bagi pekerja yang di PHK melalui hubungan industrial. Serta tujuan penulisan ini Untuk mengetahui hak-hak yang diperoleh tenaga kerja jika terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan, Untuk mengetahui prosedur penyelesaian pemenuhan hak uang pesangon, penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak bagi pekerja yang di PHK melalui hubungan industrial. Teori yang diambil penulis adalah teori tentang kepastian hukum dan teori perlindungan hukum terhadap tenaga kerja. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi penelitian Kualitatif Deskriptif, yakni mempelajari masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena, pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan Penyelesaian perselisihan dengan mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut pertama, merupakan proses penyelesaian perselisihan berdasarkan perundingan, kedua, pihak ketiga netral yang bisa disebut sebagai mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersangkutan di dalam perundingan, ketiga, mediator bertugas membantu para pihak yang berselisih untuk mencari jalan keluar penyelesaian atas masalah-masalah, keempat, mediator tidak memiliki kewenangan membuat keputusan selama proses perundingan berlangsung, dan kelima, tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berselisih guna mengakhiri perselisihan.