PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU PEMALSUAN SURAT DAN TANDA TANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Studi Putusan Nomor 527/Pid .B/2011/PN BLT)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana Pemalsuan Surat dan tanda tangan dalam Putusan Nomor 527/Pid.B/2011/PN Blt serta untuk menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara tindak pidana Pemalsuan Surat dan tanda tangan dalam Putusan Nomor. 527/Pid .B/2011/PN Blt. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan melakukan studi tekstual terhadap peraturan perundangundangan dan kebijakan secara kritis untuk menjelaskan problematika sosiologis dan yuridis dari hukum tertulis. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapat hasil sebagai berikut: Pertama bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat dan tanda tangan dalam Putusan No. 527/Pid .B/2011/PN Blt didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti serta didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam perkara ini, jaksa menggunakan dakwaan alternatif yaitu pasal 56 (1) Jo Pasal 263 Ayat 1 KUHP yang mana semua unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal tersebut telah terpenuhi. Kedua bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemalsuan surat dan penipuan dalam Putusan No. 527/Pid .B/2011/PN Blt telah sesuai. Hal ini dapat dilihat berdasarkan penjabaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta adanya pertimbanganpertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, serta memperhatikan undang-undang yang berkaitan yang diperkuat dengan keyakinan hakim.