KEKUATAN HUKUM AKTE EIGENDOM ATAS TANAH YANG BELUM DIKONVERSI SETELAH BERLAKUKNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 (Dalam Sengketa PT Sarinah (Persero))

Dalam rangka menjamin kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah, UUPA telah menggariskan adanya keharusan untuk melaksanakan pendaftaran tanah diseluruh indonesia. Menurut Boedi Harsono pendaftaran tanah sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah secara terus menerus dan diatur, berupa pengumpuklan data keterangan atau data tertentu yang ada di wilayahwilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian bagi kepentingan rakyat dalam memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan termasuk bukti penguasaan, pemeliharaan, dan pemilikannya seperti adanya ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, bahwa tanah-tanah yang berasal dari hak-hak Barat, harus dikonversi menjadi hak-hak menurut hukum Indonesia, seperti hak eigendom dikonversi menjadi hak milik. Rumusan masalah yang dibahas penulis adalah : 1) Bagaimana kekuatan hukum terhadap status tanah dengan hak eigendom yang tidak dikonversi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 ? dan 2) Bagaimana upaya pemegang hak eigendom yang belum dikonversi mempertahankan haknya atas kepemilikan tanah?. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan mengumpulkan data dengan studi kepustakaan, dilakukan dengan mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganilisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan kekuatan hukum akte eigendom atas tanah yang belum dikonversi setelah berlakuknya UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960. Akhirnya berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa kekuatan hukum terhadap status tanah dengan hak eigendom yang tidak dikonversi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 bagi pemegang hak atau Warga Negara Indonesia yang pada tanggal 24 September 1960 berkewarganegaraan tunggal, dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal tersebut wajib datang pada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (KKPT) untuk memberikan ketegasan mengenai kewarganegaraannya itu, kemudian oleh KKPT dicatat pada asli aktanya sebagai dikonversi menjadi Hak Milik, dengan jangka waktu paling lama 20 tahun, yaitu sampai dengan tanggal 24 September 1980. Adapun apabila Hak Eigendom yang setelah jangkawaktu 6 (enam) bulan pemiliknya tidak datang pada KKPT, atau yang pemiliknya tidak dapat membuktikan, bahwa yang bersangkutan berkewarganegaraan Indonesia tunggal, maka oleh KKPT dicatat pada asli aktanya sebagai dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan, dengan jangka waktu 20 tahun sampai dengan tanggal 24 September 1980. Terbukti dalam penyelesaian sengketa PT Sarinah (Persero) yang telah menguasai tanah seluas 3000 m2 yang digugat oleh Mulia Djaja Tan Liang Hin, yang memiliki hak eigendom tetapi tidak dikonversi, akhirnya putusan Mahkamah Agung memberikan hak kepemilikannya kepada PT Sarinah atas nama negara.