TINJAUAN YURIDIS NORMATIF SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 100/PID.SUS/2020/PN/JKT.TIM)

Aksi teror banyak terjadi diberbagai belahan dunia, dimana aksi para teroris mempunyai alasan dan tujuan yang berbeda untuk melakukan aksi teror tersebut. Aksi-aksi teror tersebut telah menimbulkan banyak korban jiwa dan rusaknya fasilitas umum. Aksi teror tersebut dilakukan oleh pelaku yang menjalankan aksinya dengan didominasi dari pandangan semangat keagamaan. Agama senantiasa dijadikan justifikasi dalam berbagai aksi teror. Dengan kata lain faham keagamaan ada dibalik aksi terorisme, secara tidak langsung fundamentalisme pelaku umatnya. Karena begitu banyaknya kejadian tindak pidana terorisme yang kerap terjadi di Indonesia dan bahkan dunia yang kemudian kejadian ini dituduhkan pada oknum golongan Islam radikal. Rumusan dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Terorisme? (2) Bagaimana dasar pertimbangan putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 100/Pid.Sus /2020/PN.JkT.Tim terkait tindak pidana terorisme? Metode penelitian adalah yuridis normatif, Hasil penelitian diantaranya yaitu: Dalam pandangan hukum positif, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri ini berpijak pada hukum formal sekaligus materil. Dalam artian, aturan berupa Undang-Undang tersebut merupakan produk dari badan legislatif bersama eksekutif, dan isi dari undang-undang tersebut mengikat bagi pelaku tindak pidana apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Pijakan Mejelis Hakim dalam Putusan Nomor: 100/Pid.Sus/2020/PN/Jkt.Tim, Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 atau Sebagaimana diatur juga pada Pasal 12 B ayat 1 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peaturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.