PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN YANG DIIMPOR SECARA ILLEGAL (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.PBR)

Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok sekaligus menjadi unsur utama dari kehidupan manusia, oleh karena itu hak atas pemenuhannya menjadi bagian yang sangat penting. Makanan umumnya berfungsi sebagai penyedia energi bagi tubuh. Menurut ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU Pangan menetapkan bahwa : “ Setiap orang dilarang memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia dan atau mengedarkan di dalam wilayah Indonesia pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia apabila pangan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanannya. Adapun sanksi yang mengancam atas pelanggaran pasal-pasal tersebut diatas adalah “pipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).Dalam penelitian skripsi ini penulis memberikan contoh kasus impor makanan secara illegal yang siap diedarkan di Indonesia, yang kasusnya telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusannya Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.PBR. Rumusan masalah yang akan dibahas penulis adalah : 1) Bagaimana bentuk perlindungan terhadap konsumen dari makanan yang berasal dari impor ? dan 2) Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang mengedarkan makanan yang diimpor secara illegal dalam Putusan pengadilan Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.PBR. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif artinya data yang dipakai sebagai penunjang adalah data berdasarkan studi kepustakaan, dilakukan dengan mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganilisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan pengedaran makanan sebagaimana diatur dalam UU Pangan. Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan terhadap konsumen dari makanan yang berasal dari impor, bahwa konsumen yang membeli produk makanan impor termasuk yang membeli secara online berhak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan UUPK melalui Hak-hak konsumen yang diatur Pasal 4 UUPK. Perlindungan lainnya diberikan kepada konsumen dalam pembelian secara online sebab transaksi yang dilakukan pelaku usaha dan konsumen tidak secara langsung sehingga dapat dikatakan konsumen sangat bergantung pada informasi yang diberikan pelaku usaha termasuk keberadaan izin edar produk. Kelayakanproduk merupakan standar minimum yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh suatu barang dan/atau jasa tertentu sebelum barang dan/atau jasa tersebut dapat diperdagangkan atau dikonsumsi oleh masyarakat luas. Informasi dapat disampaikan baik secara lisan maupun secara tertulis, baik yang dilakukan dengan mencantumkan label yang melekat pada kemasan produk.