TINDAK PIDANA MENGALIHKAN DAN MENJUAL OBYEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PENERIMA FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 83/PIDSUS/2016/ PT. PBR)

Kehadiran berbagai pembiayaan konsumen turut membawa andil yang besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat yang kesulitan berhubungan dengan bank. Pembiayaan konsumen ini muncul sebagai suatu bentuk penyediaan dana atau barang modal kepada masyarakat untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen dengan pemberian jaminan . Jaminan tersebut juga dapat diberikan oleh pihak ketiga dalam arti pihak ketiga tersebut memberikan jaminan kepada kreditur untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur tidak mampu untuk memenuhi kewajiban terhadap utangnya tersebut atau dapat juga diberikan dalam bentuk barang yang setara dengan uang yang dipinjamkan oleh kreditur. Perjanjian dengan jaminan fidusia diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Perlu diketahui juga bahwa jaminan dengan fidusia, yang dijaminkan adalah hak kepemilikan bendanya saja, sedangkan bendanya tetap berada dalam penguasaan pemiliknya. Dalam penulisan skripsi ini penulis menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 83/PIDSUS/2016/ PT.PBR yang menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan topik yang penulis bahas. Adapun rumusan masalah yang penulis bahas adalah : (1) Bagaimana akibat hukum apabila obyek jaminan dalam fidusia yang diserahkan kepada pihak ketiga secara melawan hukum ? dan (2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana debitor yang telah mengalihkan atau menjual barang tanpa persetujuan pemberi jaminan fidusia sebagaimana dalam Putusan pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 83/PID.SUS/2016/ PT.PBR ?. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif, artinya pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai hukum jaminan fidusia, ketentuan tentang penyitaan barang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kreditur penerima jaminan fidusia dalam kaitannya dengan perampasan/penyitaan objek jaminan fidusia oleh negara melalui putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap serta bahan hukum lainnya dibidang perjanjian. Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa Akibat hukum apabila pengalihan, menggadaikan atau menyewakan dilakukan tanpa persetujuan dari penerima fidusia maka dapat dikategorikan debitur telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan dapat dipidanakan sebagaimana ketentuan dalam pasal 36 UUJF yang menentukan Debitur yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;