PENERAPAN SANKSI PIDANA SEUMUR HIDUP TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 80/PID/2012/ PT.BTN)

Penanganan terorisme sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinasy
crime) memerlukan usaha ekstra keras (extra Ordinary effort). Semua
instansi, baik pemerintah maupun swasta harus fokus dengan perannya
masing-masing dalam penanganan terorisme dan peningkatan kerja sama
yang sangat luas dari seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah telah
membuat undang-undang baru dalam upaya mencegah terjadinya aksi
terorisme yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2002 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi
Undang-Undang. Dalam penelitian tesis ini penulis memberikan contoh
kasus tindak pidana terorisme yang ditelah diputus oleh Pengadilan
Negeri Tangerang dan diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banten
dengan Putusannya Nomor : 80/PID/2012/ PT.BTN, dan terdakwanya
dijatuhi sanksi pidana seumur hidup. Rumusan masalah yang dibahas
penulis adalah : 1) Bagaimana penerapan sanksi seumur hidup terhadap
pelaku tindak pidana terorisme dalam Putusan Pengadilan Nomor
80/PID/2012/ PT.BTN ? dan 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan putusan pidana semumur hidup terhadap pelaku tindak
pidana terorisme ?. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan
adalah metode yuridis normatif, yaitu menganalisis kaitan antara
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum
dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan
yang dibahas. Akhirnya berdasarkan hasil penelitian, penulis
menyimpulkan bahwa Penerapan sanksi seumur hidup terhadap pelaku
tindak pidana terorisme dalam Putusan Pengadilan Nomor 80/PID/2012/
PT.BTN, merujuk kepada ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme Menjadi Undang-Undang, menetapkan bahwa : “Setiap Orang
yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan
yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara
meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara
merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang
lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap ObjeK Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas
internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau
pidana mati