PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 21 /PID/B.ANAK/2013/PN.JKT.SEL

Narkotika beredar luas dalam kehidupan masyarakat, menembus segala
lapisan masyarakat, tidak hanya para pemuda, tetapi juga remaja, dan
bahkan anak-anak. Untuk itu permasalahan remaja dalam
menyalahgunakan narkotika tidak boleh diabaikan begitu saja. Mau tidak
mau harus ditangani. Hal ini terkait dengan dampaknya terhadap masa
depan generasi muda di Indonesia secara umum. Penyalahgunaan
narkotika sudah menjadi ancaman nasional dan berpotensi besar
mengganggu ketahanan diri, keluarga dan masyarakat baik secara fisik,
mental dan secara sosial ekonomi. Rumusan masalah yang akan dibahas
penulis adalah : 1) Bagaimana mekanisme pemidanaan terhadap anak
yang terlibat penyalahgunaan narkotika ? dan 2) Bagaimana penerapan
saksi pidana bagi anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika,
sebagaimana dalam Putusan pengadilan Nomor 21
/Pid/B.Anak/2013/PN.Jkt.Sel)?. Adapun metode penelitian yang penulis
gunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu menganalisis kaitan antara
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum
dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan
yang dibahas.. Akhirnya berdasarkan hasil penelitian, penulis
menyimpulkan bahwa penerapan saksi pidana bagi anak yang terlibat
penyalahgunaan narkotika, adalah dengan proses penyelesaian melalui
tahap diversi. Sebagaimana diketahui berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU
SPPA ditentukan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara
anak dari proses peradilan pidana ke proses peradilan di luar pidana.
Namun dalam Putusan pengadilan Nomor 21
/Pid/B.Anak/2013/PN.Jkt.Sel) ternyata hakim Pengadilan menjatuhkan
sanksi kepada terdakwa untuk ditahan