PENERAPAN ASAS LEGALITAS DALAM KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG DILAKUKAN OLEH KKB (KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA) DI PAPUA

Era globalisasi membawa sejumlah tantangan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Isu HAM di Papua, yang dikenal kaya dengan sumber daya alam dan keberagaman budaya, menjadi topik yang kontroversial. Papua menghadapi berbagai masalah, termasuk gesekan antara masyarakat asli dengan pendatang non-Papua, kampanye disinformasi, serta laporan pelanggaran HAM oleh pasukan keamanan Indonesia. Faktor-faktor yang menambah kompleksitas situasi di Papua meliputi latar belakang kolonial, dinamika kekuasaan lokal, dan perkembangan teknologi komunikasi. Prinsip legalitas berperan penting dalam konteks ini, memastikan setiap tindakan pemerintah berlandaskan hukum yang ada. Penelitian kualitatif ini mengeksplorasi penerapan asas legalitas dalam konteks pelanggaran HAM oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, dengan fokus pada perlindungan hak asasi manusia bagi warga Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas legalitas menekankan pentingnya tindakan pemerintah berdasar pada hukum yang ada dan perlunya konsistensi penerapan hukum yang tidak bertentangan dengan HAM. Konflik di Papua memerlukan pendekatan solusi yang holistik, mempertimbangkan elemen politik, sosial, dan budaya serta penguatan edukasi mengenai hak asasi dan pembangunan infrastruktur sosial.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia (HAM), Papua, Prinsip Legalitas, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).