Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Berita Bohong di Facebook 
(Studi Pada Kepolisian Sektor Tambora Jakarta Barat)
Bimo Yudho Prasetyo1, Agri Chairunisa Isradjuningtias2
bimoyudho90@gmail.com, agri.israd@gmail.com 
Program Studi Sarjana Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Jl. Kramat Raya No. 25 Jakarta Pusat, Indonesia
Abstrak
Tujuan Penelitian ini ialah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana berita bohong di Facebook. Penegakan hukum oleh Polri terhadap pelaku tindak pidana berita bohong di Facebook pada Sektor Tambora Jakarta Barat dilaksanakan dengan berdasarkan kepada ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Umumnya modus para pelaku ialah dengan menawarkan pekerjaan, kemudian setelah bertemu dengan korban, harta yang dimiliki korban dirampas oleh pelaku. Meningkatnya modus kejahatan berita bohong di Facebook tidak diiringi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas personil Polri. Kemampuan personil (anggota) yang memahami atau menguasai Informasi dan Transaksi Elektronik pun masih terbatas dalam lingkup kecil personil Polri yang ada di Mabes Polri dan Polda, bahkan Personil yang ada di Polres dan Polsek pun tidak memiliki kemampuan khusus di bidang ITE, sedangkan personil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah yang ada di Polres, Polsek sampai dengan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat). Maka perlu kiranya untuk membentuk tim siber di tingkat Polsek, selain itu setiap Bhabinkamtibmas perlu dibekali kemampuan ITE memberikan dampak terhadap penanggulangan
Kata Kunci: Berita Bohong, Facebook, Tindak Pidana. 

Abstract
The aim of this research is to determine law enforcement against perpetrators of criminal acts of fake news on Facebook. Law enforcement by the National Police against perpetrators of criminal acts of fake news on Facebook in the Tambora Sector, West Jakarta is carried out based on the provisions of Law no. 19 of 2016 regarding amendments to Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Generally, the perpetrator's method is to offer work, then after meeting the victim, the perpetrator confiscates the property the victim owns. The increase in fake news crime modes on Facebook is not accompanied by an increase in the quality and quantity of National Police personnel. The ability of personnel (members) who understand or master Electronic Information and Transactions is still limited to the small scope of Polri personnel at Polri Headquarters and Polda, even personnel at Polres and Polsek do not have special abilities in the field of ITE, while personnel who come into contact with directly with the community, namely those at the Police, Sector Police up to Bhabinkamtibmas (Bhayangkara, Community Order Security Trustee). So it is necessary to form a cyber team at the Sector Police level, apart from that, every Bhabinkamtibmas needs to be equipped with the ability of ITE to have an impact on countermeasures.
Keywords: Criminal Offences, Facebook, Fake New. 

PENDAHULUAN
Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan pada hukum, dan dalam konteks negara hukum ini, peran hukum utamanya adalah untuk melakukan "Social Control" atau mengendalikan perilaku masyarakat. Ini berarti bahwa hukum berperan dalam mengatur cara manusia berperilaku dalam konteks kehidupan bersama di dalam negara, dengan tujuan menghadirkan situasi yang damai, tertib, dan teratur.(Sukadana, et.al., 2018) Dalam konteks penegakan hukum pidana, peran polisi memiliki pengaruh besar dalam proses penyelesaian kasus pidana. Terutama dalam kerangka sistem hukum pidana, polisi adalah instansi awal yang mengatasi perkara. Kewenangan ini dimiliki oleh polisi berdampak pada proses penyelidikan dan penyaringan pelanggaran pidana. Proses klasifikasi ini berarti bahwa polisi harus melaksanakan identifikasi untuk memastikan apakah perbuatan yang dilaporkan adalah benar merupakan tindakan pidana atau tidak. Selain itu, tugas polisi juga melibatkan pengumpulan barang bukti yang cukup guna proses selanjutnya. Dalam konteks ini, profesionalisme polisi sangat penting dalam mengidentifikasi kasus dan mengambil tindakan yang tepat terhadap peristiwa-peristiwa di masyarakat. Kesalahan yang dilakukan oleh polisi dapat menghadapi risiko sosial, seperti dicemooh oleh masyarakat, dan risiko hukum, seperti tuntutan hukum yang berasal pihak yang merasa dirugikan. Situasi seperti ini dapat menempatkan polisi dalam dilema atau konflik status yang kompleks.
Perkembangan pesat dalam bidang teknologi informasi telah menciptakan fenomena menarik dalam kehidupan kita. Saat ini, masyarakat yang menggunakan internet untuk membangun interaksi tidak terikat dengan batasan ruang serta waktu (tampaknya tanpa batas). Masyarakat dapat berkomunikasi, mengakses informasi, dan menyebarkan berita kapanpun dan dimanapun memakai alat teknologi ini. Fenomena globalisasi teknologi ini membuat masyarakat Indonesia menjadi bagian dari komunitas global yang menggunakan internet. Perkembangan internet sudah memasukkan warnga Indonesia ke dalam dunia cyber, dengan internet yang menciptakan dunia maya dengan segala potensi dan kemudahannya. Perkembangan internet belakangan ini mengarah pada konvergensi, yang mempermudah masyarakat dalam menciptakan, mengembangkan, serta menggunakan teknologi itu sendiri. Contoh nyata adalah pertumbuhan yang cepat dalam media internet. Di sisi lain, teknologi komunikasi fokus dengan menggunakan perangkat internet serta pencapaian tujuan dalam praktik komunikasi. Oleh karena itu, data serta informasi yang diproses menggunakan internet harus terpenuhi kriteria komunikasi yang efektif.(Soekanto, Soerjono, & Sulistyowati, 2013)
Pemanfaatan teknologi sebagai wadah serta alat komunikasi elektronik telah melibatkan berbagai aktifitas, termasuk melakukan penjelajahan, mencari informasi terupdate, bertukar pesan lewat email, serta terlibat dalam aktivitas perdagangan..(Umar, 2018) Namun, di balik manfaatnya, timbul permasalahan dalam bentuk kejahatan penipuan yang terjadi melalui transaksi elektronik. Kejahatan ini memiliki ciri khas karena terjadi dalam konteks teknologi informasi. Tindakan penipuan yang menggunakan sarana transaksi elektronik menjadi hambatan dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Hal ini diakibatkan pelanggaran semacam ini bisa memiliki akibat kalkulasi yang kompleks, seperti perpindahan sumber informasi pekerjaan ke media sosial. Awalnya, internet dipakai hanya sebagai alat pertukaran informasi, namun seiring waktu, penggunaannya berkembang menjadi sarana untuk berbagai kegiatan komersil seperti penyediaan informasi, promosi, penjualan, serta pembelian produk.(Asrida, et.al., 2017)
Istilah "komunikasi" berasal dari kata bahasa Inggris "communication." Dalam Oxford Dictionary of English, istilah "komunikasi" diklasifikasikan sebagai sebuah kata benda yang mengacu pada Proses penyampaian. Sebuah surat atau pesan yang mengandung informasi atau berita. Keberhasilan dalam mengungkapkan atau berbagi gagasan dan perasaan dengan efektif).(Umar, 2018)
Komunikasi adalah suatu proses dimana pesan disampaikan dan diterima oleh individu menggunakan berbagai alat atau metode tertentu, dan ini dapat menghasilkan dampak tertentu. Proses ini dapat melibatkan individu yang berkomunikasi dengan orang lain, dan menerima pesan dapat menjadi dirinya sendiri atau orang lain, serta dapat mencakup skup yang luas atau sempit. Media yang digunakan guna mengirimkan serta menerima pesan bisa seperti hal-hal yang ada pada diri seseorang atau dapat diciptakan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil dari komunikasi ini kadang-kadang sesuai dengan keinginan pengirim atau penerima pesan, tetapi kadang-kadang juga tidak sesuai.(Insani, 2019)
Segala usaha untuk menyusun perangkat hukum yang sesuai dengan bidang telekomunikasi telah menjadi suatu keharusan yang amat penting. Pemerintah Negara Republik Indonesia, bekerja sama dengan Kementerian terkait serta berkolaborasi bersama berbagai elemen terkait seperti individu, kelompok dengan kepentingan yang relevan, dan lembaga pendidikan tinggi, berupaya keras untuk mewujudkan inisiatif ini. Hasil dari upaya yang rumit ini adalah pembuatan suatu UU yang ada secara khusus mengatasi dan membahas isu-isu terkait transaksi elektronik serta informasi. Undang-Undang tersebut diresmikan pada 21 April 2008 dan akrab disebut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Seiring berjalannya waktu, Undang-Undang tersebut mengalami perubahan dan saat ini berlaku sebagai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ini telah diterapkan dalam masyarakat hingga saat ini. Dalam konteks Undang-Undang tersebut, terdapat Pasal yang memiliki dampak signifikan, yaitu Pasal 45A Ayat (1). Pasal tersebut menetapkan mengenai seluruh individu secara sengaja serta tanpa hak membagikan informasi palsu dan menyesatkan yang berakibat kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 Ayat (1), akan dikenakan hukuman dengan perkara penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
Pasal 28 Ayat (1) dalam Undang-Undang ITE menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita palsu dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik dapat dihukum. Selain itu, kasus berita palsu ini juga dapat dikenai Pasal 378 KUHPidana. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang yang dengan niat untuk berpihak kepada diri atau orang lain, dengan cara menggunakan nama yang tidak sesuai atau situasi palsu, dengan akal dan tipu daya, atau melalui kata-kata bohong, bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar memberikan barang, melakukan utang, atau membatalkan piutang, akan dihukum atas tindakan penipuan dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun.(Myharto, 2021)
Tidak semua berita bohong dapat dianggap sebagai perkara pidana, karena ada berbagai kategori informasi bohong yang tidak masuk dalam lingkup ancaman pidana seperti yang ada dalam perundang-undangan. Sebagai contoh, mengubah status di sosial media dengan informasi yang tidak benar hanya untuk membuat diri terlihat lebih hebat, tanpa merugikan orang lain, tidak dapat dianggap sebagai tindakan pidana. Selain itu, dalam perkembangannya, muncul istilah "bohong hitam" dan "bohong putih." "Bohong putih" sering diartikan sebagai informasi yang tidak benar yang disebarkan dengan tujuan meredakan ketegangan atau menenangkan situasi, sementara "bohong hitam" adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada berita palsu (hoax), yaitu informasi yang disengaja disebarkan dengan maksud menimbulkan kebencian, gangguan ketertiban, atau mengakibatkan kerugian bagi orang atau pihak lain.
Ancaman pidana terhadap penyebaran informasi bohong yang dijelaskan dalam UU dimaksudkan serta bisa diterapkan dalam kasus di mana informasi palsu tersebut merugikan individu atau pihak lain. Jika sebuah informasi palsu merugikan individu secara pribadi, maka tindakan tersebut dapat dikenakan ketentuan Pasal 311 (mengenai fitnah), Pasal 378 (mengenai penipuan), atau Pasal 310 (mengenai pencemaran nama baik) dalam KUH Pidana. Ketika tindakan tersebut terjadi melalui media internet, ketentuan yang relevan adalah Pasal 28 Ayat (1) dalam UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi serta Transaksi Elektronik (ITE).Sementara itu, jika berita palsu atau hoax tersebut merugikan masyarakat atau kelompok orang, maka Pasal 14 dan 15 dalam UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana bisa diterapkan.(Sujamawardi, 2018)
Penyebaran informasi palsu atau berita bohong dapat menyebabkan kerugian materiil bagi korban, seperti yang terjadi dalam beberapa kasus, seperti yang ditangani oleh Kepolisian Sektor Tambora Jakarta Barat. Dalam contoh kasus ini, penjahat menggunakan modus menawarkan pekerjaan melalui media sosial Facebook untuk merampas benda berharga milik korban. Akibatnya, korban kehilangan satu buah handphone. Dalam situasi semacam ini, efek dari berita palsu dapat menyebabkan terjadinya tindakan kriminal lainnya. Namun, dalam penanganan kasus ini, terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah hilangnya alat bukti yang ada di dalam handphone yang dicuri oleh pelaku. Ini menjadi hambatan karena aparat kepolisian membutuhkan informasi yang dapat diperoleh dari data dan konten yang ada di handphone korban untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.
Berdasarkan penjelasan di atas maka perlu dilakukan upaya-upaya hukum dan penelitian lebih dalam untuk mengungkap celah dan kelemahan dalam penegakan berita bohong yang mengakibatkan kerugian lainnya bagi masyarakat. 
METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini ialah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ialah pendekatan dalam bidang hukum yang memeriksa pemberlakuan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif dalam praktik, secara nyata (in action), dalam berbagai peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.(Abdulkadir Muhammad, 2004)
Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian ini bertujuan untuk memberikan sketsa yang rinci serta mendalam dengan menggambarkan data sejelas mungkin. Hal ini mencakup penyajian hasil data yang diperoleh dari berbagai sumber data serta analisis terkait dengan perkara hukum yang sedang diteliti.(Soekanto, 2011). Pengumpulan data dilaksanakan dengan metode berikut: 
1.	Studi Pustaka (literature riview) merupakan pendekatan yang melibatkan analisis berbagai sumber tertulis seperti buku hukum, majalah hukum, jurnal hukum, materi kuliah, dan peraturan yang berkaitan dengan kasur tindak pidana judi online. 
2.	Penelitian lapangan (Field Research) dilaksanakan dengan terjun ke lokasi objek penelitian untuk itu penulis langsung melakukan penelitian pada Kepolisian Sektor Tambora Jakarta Barat Jl. Pangeran Tubagus Angke No. 1, Angke, Kec. Tambora, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kode Pos: 11330 guna mengambil sampel kasus dan melakukan interview berkaitan tindak pidana berita bohong yang ada.
Analisis data adalah tahap berikutnya dalam mengolah hasil penelitian untuk menyusun laporan. Merupakan sebuah proses pengorganisiran dan pengurutan data ke dalam pola, kategori, dan rangkuman dasar, yang memungkinkan identifikasi tema dan rumusan hipotesis kerja berdasarkan data yang dikumpulkan. Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif, yang bertujuan untuk menguji hipotesis, seringkali mengikuti paradigma tradisional, positif, eksperimental, atau empiris. Di sisi lain, pendekatan kualitatif lebih menekankan pemahaman tentang problem mengenai konteks sosial berdasarkan realitas atau lingkungan alami yang bersifat holistik, kompleks, serta rinci. Pendekatan kualitatif cenderung mencari pemahaman mendalam tentang fenomena dan mendasarkan analisisnya pada wawancara, observasi, atau data yang bersifat deskriptif daripada metode eksperimen atau pengujian hipotesis.. (Syamsul Arifin, 2012) 
HASIL DAN PEMBAHASAN
1.	Kejahatan di Bidang Teknologi Informasi
Kejahatan yang terkait menggunakan teknologi informasi sering diketahui sebagai "cyber crime". Devinisi "cyber crime" umumnya merujuk pada berbagai jenis pelanggaran yang terjadi dalam lingkup teknologi informasi dan sering digunakan dalam berbagai peraturan hukum, termasuk EU Convention on Cyber crime. Prinsip-prinsip ini ada pada konvensi tersebut juga diadopsi dalam UU ITE di Indonesia hari ini. Selain istilah "cyber crime," istilah lain yang dipakai guna mengilustrasikan kejahatan yang sesuai dengan konvergensi teknologi telekomunikasi, media, dan informatika termasuk "Computer Crime," "Computer-Related Crime," "Computer Assisted Crime," "Kejahatan Mayantara" atau "kejahatan siber," "Kejahatan Internet," dan "Kejahatan Telematika." Dalam konteks penggunaan devinisi yang paling sesuai, istilah "kejahatan telematika" atau "telematika crime" ialah yang amat relevan. Istilah "telematika" berasal dari kata "telematique" dalam bahasa Prancis, merupakan kombinasi dari kata "telecommunications" (telekomunikasi) dan "informatique" (informatika). Istilah ini mencerminkan konvergensi antara telekomunikasi, media, dan informatika dalam konteks kejahatan yang terkait dengan teknologi informasi.(Sukinta, 2020)
Istilah-istilah yang terkait dengan kejaharan dalan ranah teknologi informasi mengacu pada konsekuensi dari aktifitas yang dijalankan melalui system jaringan komputer serta sistem komunikasi, baik dalam lingkup lokal ataupun global (melalui internet). Tindak pidana tersebut sering melibatkan pemanfaatan teknologi komunikasi sesuai sistem komputer yang beroperasi dalam lingkungan virtual. Permasalahan hukum yang sering muncul dalam konteks ini terkait dengan berbagai aspek, termasuk tersampaikannya informasi, komunikasi, dan transaksi yang dilakukan dengan cara elektronik. Hal ini mencakup berbagai jenis kejahatan siber seperti penipuan online, pencurian data, serangan siber, peretasan, serta pelanggaran privasi dan keamanan informasi yang melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah dan badan hukum di seluruh dunia telah mengadopsi undang-undang dan peraturan untuk mengatasi tindakan kriminal dalam konteks ini dan untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman yang muncul dalam lingkungan teknologi informasi.(Edrisy & Anggraini, 2019)
Dalam konteks teknologi informasi, terdapat dua bentuk kejahatan yang umum terjadi. Pertama, ada kejahatan konvensional yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana bantu. Dalam jenis kejahatan ini, para pelaku kejahatan telah mengadaptasi modus operandi mereka dari penggunaan peralatan konvensional ke penggunaan teknologi informasi. Dampak dari perubahan ini tidak bisa diabaikan, terutama jika kita mempertimbangkan luasnya aksesbilitas dan tingkat kerugian yang dapat didapatkan oleh jenis kejahatan ini. Bentuk lainnya ialah tindak pidana timbul setelah internet muncul, dengan computer sebagai target utamanya. Bentuk kejahatan ini terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi itu sendiri. Sampel dari jenis kejahatan ini meliputi perusakan situs web dalam jaringan internet, pengiriman virus atau program-program komputer yang dirancang untuk menghancurkan sistem komputer target. Kedua bentuk kejahatan ini menunjukkan kompleksitas serta dampak yang signifikan dari tindak pidana dalam domain teknologi informasi. Hal ini menekankan pentingnya regulasi dan tindakan hukum yang efektif untuk mengatasi ancaman-ancaman ini serta melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang disebabkan oleh kejahatan dalam lingkup teknologi informasi.(Sedyadi, 2022)
Menurut International Telecommunication Union (ITU), pengklasifikasian tindak pidana dalam bidang teknologi informasi atau kejahatan siber menjadi hal yang sulit. Hal ini disebabkan oleh keragaman dan kompleksitas berbagai jenis pelanggaran yang termasuk dalam istilah "cyber crime" atau kejahatan siber. ITU mengungkapkan bahwa klasifikasi yang tepat ialah klasifikasi yang terdapat pada The Council of Europe Convention on Cybercrime (Konvensi Dewan Eropa tentang Kejahatan Siber). Konvensi ini mengklasifikasikan kejahatan siber menjadi empat jenis pelanggaran yang berbeda. Pengklasifikasian yang jelas ini membantu dalam memahami berbagai jenis kejahatan yang dapat terjadi dalam lingkup teknologi informasi dan memungkinkan upaya hukum yang lebih terfokus untuk menangani setiap jenis pelanggaran tersebut. Hal ini juga mencerminkan kompleksitas dan dinamika yang terlibat dalam kasus-kasus kejahatan siber yang sering kali melibatkan berbagai metode dan tujuan yang berbeda, diantaranya:
a.	Offences against the confidentiality, integrity and availability of computer data and systems. Pelanggaran yang termasuk kategori kejahatan siber biasanya melanggar unsur utama dari asas cyber crime, ialah kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), dan ketersediaan (availability). Ini lain jika di bandingkan standar tindak pidana konvensional seperti pencurian, karena komputerisasi adalah hal yang relatif baru, dengan sistem komputer dan data komputer yang baru dikembangkan sejak dahulu. Tantangan yang dihadapi dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi ialah perlunya penyesuaian ketentuan hukum pidana untuk melindungi bukan hanya barang-barang fisik dan dokumen fisik dari manipulasi, tetapi juga untuk mencakup prinsip-prinsip hukum baru yang muncul pada konteks sistem komputerisasi. Salah satu tindakan yang termasuk dalam pelanggaran kategori ini adalah Illegal Access (Hacking atau Cracking), di mana seseorang secara ilegal mengakses atau meretas sistem komputer atau data tanpa izin yang sah, melanggar prinsip kerahasiaan dan integritas data.
b.	Pelanggaran yang Terkait dengan Komputer (Computer-related Offences): Kategori pelanggaran ini mencakup berbagai pelanggaran yang memerlukan penggunaan sistem komputer sebagai alat untuk melakukan tindakan tersebut. Berbeda dari cakupan pidana lainnya, area ini bersifat tak terbatas serta acapkali tidak termasuk dalam kerangka hukum kejahatan cyber yang lebih umum. Beberapa pelanggaran yang termasuk dalam kategori ini meliputi: Penipuan Terkait Komputer (Computer-related Fraud), Pemalsuan Terkait Komputer (Computer-related Forgery), Pencurian Identitas (Identity Theft), dan Penyalahgunaan Perangkat (Misuse of Devices).
c.	Pelanggaran Terkait Konten (Content-related Offences): Jenis pidana ini melibatkan karya yang dianggap ilegal. Seperti halnya isu pornografi anak, konten yang mengandung xenofobia, atau penghinaan yang terkait dengan simbol-simbol agama. Pengembangan peraturan hukum untuk mengatasi pidana dalam konteks ini sangat dipengaruhi dengan pendekatan nasional untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar budaya dan hukum yang berlaku di tingkat nasional. Nilai-nilai dan sistem hukum berkaitan dengan konten ilegal ini dapat bervariasi di seluruh negara di dunia. Contohnya, penyebaran konten yang mengandung xenofobia adalah tindakan ilegal di beberapa negara Eropa, tetapi tidak ilegal di Amerika Serikat berdasarkan prinsip kebebasan berbicara. Demikian pula, penggunaan ujaran kebencian yang berkaitan dengan Nabi Suci dapat dianggap sebagai tindakan kriminal di banyak negara Arab, namun tidak di beberapa negara Eropa
d.	Pelanggaran Terkait Hak Cipta dan Merek Dagang (Copyright- and Trademark-related Offences): Fungsi utama internet ialah penyebaran informasi yang masif. Perusahaan memakai internet guna menyampaikan sesuatu tentang produk dan layanannya. Namun, dalam konteks pembajakan, perusahaan besar mungkin menghadapi tantangan yang sebanding dengan masalah dunia nyata. Citra merek dan desain perusahaan dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan produk palsu. Para oknum melakukan ini dengan menyesuaikan logo dan produk, dan mencoba mendaftarkan domain yang sesuai dengan nama serta citra perusahaan tersebut. Perusahaan yang menjual produk langsung melalui internet juga dapat menghadapi masalah hukum terkait pelanggaran hak cipta. Produk mereka dapat diunduh, disalin, dan didistribusikan kembali tanpa izin.
Pengelompokan terhadap pelanggaran yang ada pada bidang kejahatan siber tidak selalu bisa diaktualisasikan dengan konsisten berdasarkan satu kriteria tunggal untuk membedakan kategori-kategori yang ada. Beberapa devinisi yang digunakan guna menggambarkan tindak kejahatan siber, seperti "cyberterrorism" dan "phishing," mencakup berbagai jenis pelanggaran yang bisa masuk pada beberapa kategori yang berbeda. Namun, penggunaan kategori yang telah ditetapkan oleh The Council of Europe Convention on Cybercrime berguna menjadi dasar yang penting untuk membahas fenomena kejahatan siber. Meskipun kompleksitas dan evolusi kejahatan siber dapat menghasilkan berbagai varian dan kasus yang unik, adopsi pengklasifikasian yang telah ada membantu dalam pemahaman dan penanganan berbagai jenis pelanggaran ini secara lebih terorganisir dan efisien. Hal ini memungkinkan pihak berwenang untuk merespons dengan lebih baik terhadap ancaman-ancaman yang muncul dalam dunia siber. 
2.	Dasar Hukum Tindak Pidana Berita Bohong
Hukum positif, dikenal sebagai "ius constitutum," merujuk pada kumpulan asas serta esensi hukum yang telah tertulis dan berlaku pada saat ini. Hukum positif ini memiliki kekuatan mengikat baik secara umum maupun khusus, dan ditegakkan oleh pemerintah atau lembaga peradilan dalam negara Indonesia. Hukum positif mencakup berbagai peraturan, undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan yang mengatur berbagai aspek kehidupan hukum dalam masyarakat.(Astawa, 2008)  Hukum serta keadilan sering dianggap dua hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Tujuan hukum adalah guna mewujudkan keadilan, dan keadilan tidak dapat tercapai tanpa adanya hukum.(Haryadi, Lilik., 2017).  Sebelum membahas peraturan berkaitan pelanggaran berita bohong, ada pasal yang menjelaskan fungsi pemerintah serta masyarakat yang termuat dalam UU Nomor 19 Tahun 2016, yakni Pasal 40 dan Pasal 41. Terbatasnya peralatan khusus dalam penanganan cybercrime yang dimiliki oleh Polisi pada daerah kabupaten hingga ke tingkat kecamatan turut mempengaruhi kelengkapan fasilitas penyidikan dalam mengungkap pelanggaran pidana penyebaran berita bohong atau penipuan transaksi elektronik. Keterbatasan alat-alat modern di wilayah-wilayah ini menyebabkan penyelidikan tindak kejahatan penipuan transaksi ITE memerlukan waktu cukup lama dan membutuhkan anggaran yang besar.(Sumadi, 2016)
KUHP menyertakan beberapa pasal yang relevan dengan diseminasi berita palsu, berikut adalah penjelasannya::
Pasal 390 KUHP
“Siapa pun yang dengan niat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keuntungan orang lain secara ilegal, dengan menyebarkan informasi palsu yang menyebabkan harga barang dagangan, dana, atau surat berharga naik atau turun, dapat dikenai hukuman penjara selama dua tahun delapan bulan..”
Dalam Pasal 390 KUHP, istilah "kabar bohong" dapat juga diartikan sebagai "berita bohong," sehingga pasal ini dapat digunakan untuk menangani kasus tindak pidana penyebaran berita palsu. Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 390 KUHP tersebut adalah sebagai berikut:
1.	Perbuatan atau Tindak Pidana
Kata 'menyiarkan' dalam Pasal tersebut merupakan elemen tindakan yang merupakan bagian dari tindak pidana.
2.	Pertanggungjawaban Pidana
Dalam Pasal tersebut, kata "menyiarkan" merupakan aspek yang menentukan tanggung jawab pidana karena hal itu mengindikasikan bahwa seseorang dengan sengaja melakukan tindakan menyebarkan informasi tersebut.

3.	Pidana dan Pemidanaan
Di dalam Pasal tersebut, hukuman yang mungkin diterapkan adalah penjara dengan durasi maksimum dua tahun.
Selain dalam KUHP, peraturan yang lebih spesifik mengenai berita palsu juga terdapat dalam Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
Pasal 28 ayat (1)
“Ancaman pidana terkait berita palsu ada dalam Pasal 45A ayat 1, yang menyatakan: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik."

“Setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita palsu dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik, sesuai dengan Pasal 28 ayat (1), dapat dikenai hukuman penjara dengan maksimum 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 
Dalam Pasal 28 ayat (1), digunakan istilah "setiap orang," yang mengindikasikan bahwa pasal ini merujuk pada individu tunggal. Oleh karena itu, belum jelas apakah pasal ini dapat diterapkan untuk kelompok atau korporasi. Selain itu, masih belum jelas bagaimana hukum mengenai berita bohong ini akan diterapkan jika berita tersebut hanya bersifat menyesatkan tanpa mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Dalam konteks frasa "menyebarkan berita bohong," yang diatur adalah tindakan penyebaran berita palsu itu sendiri, sedangkan kata "menyesatkan" mengacu pada akibat dari tindakan tersebut. Ini menciptakan perbedaan antara tindakan dan akibatnya. Selain itu, untuk membuktikan pelanggaran terhadap Pasal 28 Ayat (1) UU ITE, semua unsur dalam pasal tersebut harus terpenuhi. Pasal ini menggunakan sistem kumulatif yang ditandai dengan penggunaan kata "dan," yang berarti bahwa semua unsur tersebut harus terpenuhi sebelum Pasal 28 (1) UU ITE dapat diterapkan. Unsur-unsur tersebut yaitu:
1.	Setiap Orang
Setiap orang merujuk kepada siapa pun yang menyebarkan berita bohong tersebut. Kata "menyebarkan" dalam pasal tersebut termasuk sebagai bagian dari unsur perbuatan atau tindak pidana.
2.	Dengan Sengaja
Perlu diperhatikan bahwa dalam pasal tersebut, kata "perbuatan yang dengan sengaja" mengindikasikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan niat atau kesengajaan dari pelakunya. Ini berarti bahwa pelaku secara sadar dan dengan tujuan melakukan tindakan yang dijelaskan dalam pasal tersebut.
3.	Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan
Kajian unsur tersebut menggunakan kata "dan," yang berarti kedua unsur juga harus terpenuhi untuk dapat dikenai pidana, yaitu penyebaran berita palsu yang tidak sesuai dengan kenyataan dan menyebabkan seseorang salah atau bingung dalam pandangannya. Jika berita palsu tersebut tidak mengakibatkan seseorang memiliki pandangan yang salah, maka tindakan pidana mungkin tidak akan diterapkan, karena kedua unsur tersebut harus ada untuk menganggap seseorang bersalah dalam konteks pasal tersebut.
4.	Ancaman Pidana
Dalam pasal ini, hukuman yang diancamkan ialah penjara dengan maksimum 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ini adalah unsur pidana dan sanksi yang bisa diberlakukan. Dalam pasal ini, tidak terdapat formulasi pedoman pidana yang mengatur tentang pelaksanaan hukuman denda jika pelaku tidak membayar (meskipun dapat diterapkan melalui Pasal 30 KUHP, tetapi sanksi denda yang ditetapkan di sini mungkin terbilang rendah). Selain itu, tidak dijelaskan juga bagaimana penanganan tindak pidana jika pelakunya adalah sebuah korporasi.
Tiap orang atau kelompok sekarang dapat dengan mudah menyebarluaskan informasi yang tidak benar, dan penerima informasi sering kali dianggap kurang kritis dalam mengevaluasi kebenaran berita tersebut..(Juliswara, 2017)  Penyebaran berita palsu di media sosial dan media online tidak terjadi tanpa alasan yang mendasar. Ada berbagai macam motif yang melatarbelakangi penyebaran ini, seperti motif politik kekuasaan, motif ekonomi (terkait dengan industri dan bisnis berita palsu), motif ideologis, motif sentimen pribadi, dan bahkan motif iseng. Hasil riset yang dilakukan oleh Mastel (Masyarakat Telematika Indonesia) menunjukkan bahwa isu-isu politik dan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) adalah yang paling sering dijadikan materi untuk konten berita palsu..(Astrini, 2017) Dinamika dalam bidang kejahatan siber memang sangat kompleks. Kejahatan ini tidak terikat oleh batas-batas negara atau wilayah tertentu, dan seringkali sulit untuk menentukan waktu terjadinya. Fenomena kejahatan siber ini telah menjadi salah satu calon kejahatan terbesar yang akan terus berkembang di masa mendatang.(Hartono, 2014) 

3.	Hambatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong
a.	Faktor Subtansi Hukum
Penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoax, dalam hal substansi hukum, mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi, terutama Pasal 28 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik," bersamaan dengan Pasal 28 ayat (2) yang mengatur bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)." Dalam konteks ini, penyidik kepolisian dapat melakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap penyebaran berita bohong atau hoax. Namun, aturan hukum yang mengaturnya harus lebih tegas dan spesifik. Meskipun Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE mencakup Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 45 yang relevan, penanggulangannya masih memerlukan langkah-langkah strategis yang didasarkan pada aturan hukum yang ada. Hal ini disebabkan karena UU ITE bersifat lex specialis, yang mengatur secara khusus tentang teknologi informasi dan elektronik. Saat ini, aturan yang mengaturnya masih berkaitan dengan Pasal 55 dan 56 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) serta pasal-pasal dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).(Firman Rostama Trisna, 2019)
b.	Faktor Aparat Penegak Hukum
Salah satu faktor kunci dalam keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas atau karakteristik individu yang bertugas dalam penegakan hukum. Dalam konteks ini, penting bagi penegak hukum memiliki nilai-nilai seperti kebenaran dan kejujuran. Penegakan hukum yang hanya berfokus pada keadilan tanpa memperhatikan kebenaran dianggap kurang tepat, begitu juga sebaliknya. Dalam praktik penegakan hukum, keadilan dan kebenaran harus diterapkan bersama-sama, terlihat, dan diimplementasikan.
Dalam upaya penanggulangan penyebaran berita bohong atau hoax, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum terkait dengan sumber daya manusia dan pemahaman teknologi. Sumber daya manusia di kepolisian, terutama di tingkat daerah, mungkin terbatas dalam hal penguasaan teknologi informasi dan elektronik (ITE). Meskipun ada Direktorat khusus kejahatan ITE di tingkat Mabes Polri, di tingkat Polres dan Polsek belum semuanya memiliki Satuan Khusus untuk menangani kejahatan cyber. Selain itu, pemahaman dan pengetahuan yang memadai tentang dunia cyber juga belum dimiliki oleh semua anggota kepolisian. Dalam konteks ini, Kepolisian saat ini masih mengandalkan kerjasama dengan lembaga lain atau ahli ITE di luar institusi kepolisian. Hal ini memerlukan waktu koordinasi yang lama dan biaya operasional yang signifikan. Kelemahan dalam hal kemampuan sumber daya manusia dan infrastruktur ini dapat membuat penanggulangan kejahatan cyber menjadi lebih sulit, terutama di tingkat daerah yang mungkin tidak memiliki sumber daya yang memadai.
Pentingnya pemahaman dan kemampuan di bidang ITE juga relevan di tingkat Polres dan Polsek, karena kejahatan cyber dapat terjadi di berbagai wilayah, tidak hanya di kota besar. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan personil polisi di semua tingkatan dalam menangani kejahatan cyber serta memastikan bahwa mereka memiliki akses ke sumber daya dan pelatihan yang dibutuhkan.(Kompol Putra Pratama, Interview, 15 Ferbuari 2023)
c.	Faktor Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang memadai sangat penting dalam mendukung penegakan hukum. Ini meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, serta keuangan yang cukup. Tanpa fasilitas yang memadai, penegakan hukum akan terhambat, dan penegak hukum tidak akan dapat menjalankan tugasnya dengan efektif. Dalam konteks penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax), kendala sarana dan prasarana memiliki dampak signifikan. Beberapa keterbatasan yang perlu diatasi mencakup:
1.	Akses dan koordinasi dengan penyedia layanan seluler dan internet: Polisi perlu berkoordinasi dengan penyedia layanan telekomunikasi dan internet untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan dalam mengungkap tindak pidana berita bohong. Namun, terkadang akses dan kerjasama ini terbatas atau memerlukan waktu yang lama.
2.	Ketersediaan server khusus untuk digital forensik: Dalam mengumpulkan bukti digital terkait dengan tindak pidana berita bohong, Polisi memerlukan fasilitas dan peralatan yang memadai. Belum adanya server khusus untuk digital forensik dapat menjadi kendala dalam melakukan penyelidikan yang efektif.
3.	Keterbatasan di tingkat Polda, Polres, dan Polsek: Meskipun Bareskrim Mabes Polri memiliki fasilitas yang lebih memadai, di tingkat Polda, Polres, dan Polsek seringkali terbatas dalam hal sumber daya manusia dan peralatan. Ini dapat memperlambat respons dan upaya penegakan hukum di tingkat daerah.
4.	Koordinasi dengan Mabes Polri: Dalam beberapa kasus, Polda harus berkoordinasi dengan Mabes Polri sebelum dapat mengambil tindakan khusus terkait tindak pidana berita bohong. Ini bisa memakan waktu dan memperlambat penanganan kasus.
Peningkatan sarana dan prasarana di semua tingkatan kepolisian, serta investasi dalam pelatihan dan peralatan yang sesuai, dapat membantu memperbaiki penegakan hukum terkait tindak pidana berita bohong(Ilham Panunggal jati Darwin, 2018)
KESIMPULAN
Dalam penegakan hukum terkait dengan penyebaran berita bohong (hoax), penerapan hukum pidana mengacu pada UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini diatur dalam Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2). Selain itu, Undang-undang lain yang dapat digunakan adalah UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, terutama dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2), serta Pasal 15. RUUKUHP 2019 juga mencakup aturan terkait penyiaran berita bohong dalam Paragraf 6, Pasal 272. Peran pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana berita bohong diatur pada UU No. 19 Tahun 2016, khususnya dalam Pasal 40 dan Pasal 41. Faktor sarana dan prasarana yang terbatas dapat menghambat penegakan hukum oleh Polri pada penanganan tindak pidana berita bohong. Selain itu, keterbatasan kemampuan personil Polri dalam memahami atau menguasai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga menjadi kendala. Terutama di tingkat Polda, Polres, dan Polsek, sumber daya manusia dan kemampuan khusus di bidang ITE seringkali terbatas. Hal ini mempengaruhi kualitas respons dan penanganan kasus tindak pidana berita bohong di tingkat daerah yang berdekatan dengan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya Bakti.
Asrida, Tities, Sularto, R. B., & Astuti, A. M. Sri., E. (2017). Peran Masyarakat Dalam Proses Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang. Diponegoro Law Journal, 6(2), 1–16.
Astawa, I. G. P. (2008). Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia. PT. Alumni.
Astrini, A. (2017). Hoax dan Banalitas Kejahatan. Transformasi, 2(32).
Edrisy,  brahim F., & Anggraini, S. A. (2019). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MALPRAKTEK. 111–125.
Firman Rostama Trisna. (2019). Tindakan Hukum Terhadap Penyebaran berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial. Https://Maksigama.Wisnuwardhan.Ac.Id.
Hartono, B. (2014). Hacker dalam Perspektif Hukum Indonesia. Masalah - Masalah Hukum, 43(1).
Haryadi, Lilik., & S. (2017). Implementasi Nilai Keadilan Sosial oleh Hakim dalam Perkara Lanjar Sriyanto dari Perspektif Pancasila dan Kode Etik Profesi Hakim. Law Reform, 13(2).
Ilham Panunggal jati Darwin. (2018). Peran Kepolisian dalam penyidikan Tindak Pidana penyebaran Berita Bohong (Hoax). Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2).
Insani, S. N. (2019). Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Univertitas Islam Negeri Alauddin Makasar.
Juliswara, V. (2017). Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial. Jurnal Sosiologi, 4(2).
Myharto, W. S. (2021). Analisis Kasus Ratna Sarumpaet Dalam Menyebar Berita Bohong Dari Perspektif Pertanggungjawaban Pidana. 1(2), 63–79. https://www.cnnindonesia.com/nasional/201907111
Sedyadi, R. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN BERUPA SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN ( STNK ) ( Studi Putusan Nomor 241 / PID . B / 2021 PN Gns ) CRIMINAL LIABILITY AGAINST CRIMINAL ACTS OF DOCUMENT FALSIFICATION IN THE FORM OF VEH. 2(1), 31–51.
Soekanto, Soerjono, & Sulistyowati, B. (2013). Sosiologi Suatu Pengantar: Rajawali Pers. Rajawali Pers.
Soekanto, S. (2011). Pengantar Penelitian Hukum. UIP.
Sujamawardi, L. H. (2018). Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi, 9(2).
Sukadana, I Made., Amiruddin., & P. (2018). Alat Bukti Keterangan Saksi Mahkota dalam Perkara Pidana Pencurian. Law Reform, 14(2).
Sukinta, S. (2020). Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Indonesia. Administrative Law and Governance Journal, 3(3), 554–568. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/9798
Sumadi, H. (2016). Kendala dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia. Griya Media.
Syamsul Arifin. (2012). Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum. Area University Press.
Umar, N. (2018). Legal Drafting; Panduan teknis merancang peraturan daerah yang efektif studi perda Kota Ambon No. 11 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. LP2M IAIN.